Manado Viral

PWI Sulut Siap Kawal Pembangunan, Gubernur Yulius: Kritik Jadi Bahan Evaluasi

Ket Foto : Ketua PWI Sulawesi Utara Sintya Bojoh bersama jajaran melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling di Wisma Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026). Pertemuan membahas sinergi pers dan pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah. (Istimewa)

Audiensi PWI Sulut dan Pemprov Sulut menegaskan pentingnya sinergi, keterbukaan informasi, serta pers yang tetap profesional dan independen dalam mengawal pembangunan daerah.

MANADO, manadoviral.id/ — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengawal berbagai program pembangunan. Hal itu disampaikan Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh saat melakukan audiensi dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling di Wisma Gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (26/8/2026).

Sintya mengatakan, dukungan terhadap pembangunan tidak berarti mengurangi fungsi pers sebagai penyampai informasi sekaligus kontrol sosial. PWI Sulut, kata dia, siap membantu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai arah dan capaian pembangunan daerah.

«“PWI Sulut siap bersinergi dan mendukung program-program pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Namun, pers tetap menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan fungsi dan kode etik jurnalistik,” ujar Sintya.»

Gubernur Yulius menyambut baik komitmen tersebut. Ia menilai pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara objektif sekaligus memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, Yulius menegaskan dirinya tidak alergi terhadap kritik dari media maupun masyarakat.

«“Tidak ada yang sempurna. Maka siap koreksi,” ujar Yulius.»

Menurut Yulius, setiap kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Ia bahkan mempersilakan media memberitakan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah, dengan catatan informasi yang disampaikan tetap berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemberitaan mengenai kekurangan pemerintah dapat menjadi bahan untuk evaluasi,” jelasnya.

Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan pers dan pemerintah tidak harus selalu berada dalam posisi berseberangan. Sinergi tetap dapat dibangun, sepanjang keterbukaan informasi, independensi pers, kritik berbasis fakta, dan kepentingan masyarakat menjadi pijakan bersama. PWI Sulut dan Pemprov Sulut diharapkan dapat menjaga komunikasi tersebut untuk mendukung pembangunan sekaligus memastikan suara masyarakat tetap mendapat ruang.

//Novita.R

Exit mobile version